Sakinahita ISNAINI Pengarang Dra. Etty Nurbayani, M.Pd. Dosen Pembimbing 1 M. Khairul Rijal, M.Pd. Dosen Pembimbing 2 Dr. Siti Julaiha, S.Ag., M.Pd. Ketua Penguji Dra. Etty Nurbayani, M.Pd. Penguji 1 M. Khairul Rijal, M.Pd. Penguji 2

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transformasi sistem penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dari manual ke digital yang mulai diimplementasikan melalui aplikasi e-Kinerja oleh Kementerian Agama Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi penilaian kinerja ASN melalui aplikasi e-Kinerja serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, termasuk solusi yang telah diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 8 pejabat penilai pada Kementerian Agama Kota Samarinda, disertai observasi dan beberapa dokumentasi terhadap proses implementasi aplikasi e-Kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi e-Kinerja di Kementerian Agama Kota Samarinda dilakukan melalui perencanaan matang, sosialisasi, pelatihan teknis, serta penyamaan persepsi kepada satuan kerja. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan tiga indikator utama, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu kerja. Proses penilaian dilakukan oleh pejabat penilai dan terbuka bagi ASN untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penilaiannya. Penilaian kinerja ASN berfokus pada tiga indikator utama, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu, pejabat penilai dalam melakukan penilaian dapat memberikan penilaian “di atas ekspektasi”, “sesuai ekspektasi”, dan “di bawah ekspektasi”. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh pejabat penilai melalui sistem, dan ASN diberi ruang untuk mengajukan keberatan terhadap nilai yang diberikan. Hal ini menjadi bentuk kontrol serta upaya menjamin keadilan dan transparansi dalam proses penilaian. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai kendala, seperti server yang sering tidak stabil, keterbatasan literasi digital ASN, kesulitan akses saat terjadi lonjakan pengguna, serta kurangnya pemahaman terhadap standar penilaian. Kendala ini diatasi melalui peningkatan infrastruktur, penerbitan edaran teknis, serta pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan lanjutan.